Memulai bisnis lapangan padel itu menjanjikan, tapi kalau izin dan legalitasnya nggak jelas, bisa jadi bumerang. Artikel ini menyajikan panduan tegas & padat bagi siapapun yang mau buka lapangan padel secara legal di Indonesia, termasuk persyaratan terbaru, tantangan, dan strategi mengurusnya.
1. Mengapa Legalitas Itu Vital?
Banyak fasilitas olahraga gagal jalan karena izin tak lengkap. Tanpa legal, kamu bisa ditutup aparat, kena denda, atau dianggap ilegal. Untuk lapangan padel — yang relatif baru — penegakan hukum dan pengawasan hulu ke hilir makin ketat. Jadi, jangan dianggap remeh.
2. Regulasi Inti yang Harus Kamu Pahami
2.1 Klasifikasi Bisnis & KBLI
Lapangan padel sebagai fasilitas olahraga harus masuk dalam klasifikasi usaha yang benar di sistem OSS. Dalam KBLI 2020 terdapat subgolongan yang mencakup pengoperasian fasilitas olahraga.
2.2 IMB / PBG (Izin Bangunan / Persetujuan Bangunan Gedung)
Sebelum bangun sarana fisik lapangan, kamu harus memiliki IMB atau PBG sesuai status regulasi daerah. Dokumen ini memastikan bangunan sesuai zonasi, penataan ruang, dan aspek teknis bangunan.
2.3 NIB (Nomor Induk Berusaha) & OSS
Di bawah aturan OSS, setiap usaha wajib punya NIB sebagai identitas resmi. NIB ini memudahkan pengurusan izin operasional lainnya, termasuk untuk lapangan padel.
2.4 Izin Usaha Tempat Olahraga
Setelah bangunan siap, kamu perlu izin usaha fasilitas olahraga melalui dinas perizinan terkait. Dokumen yang biasanya diminta antara lain akta pendirian, NPWP, surat domisili usaha, izin lingkungan, dan sertifikat laik fungsi (SLF).
2.5 Rekomendasi Dispora / Dinas Olahraga Lokal
Di sejumlah daerah, rekomendasi Dispora diperlukan agar lapangan olahraga diakui secara administratif. Mereka memeriksa aspek teknis, keamanan, dan kelayakan fasilitas.
2.6 Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
SLF menyatakan bahwa bangunan sudah diuji secara teknis dan aman digunakan. Tanpa SLF, izin usaha bisa ditolak atau operasional dilarang.
3. Persyaratan Teknis Lapangan Padel
Legalitas teknis sering jadi tantangan. Berikut poin teknis wajib untuk lapangan padel:
- Ukuran lapangan: 20 meter × 10 meter (format ganda)
- Dinding kaca: tebal kaca tempered ± 10–12 mm di bagian belakang & samping
- Pagar atau jaring: struktur logam dengan ketinggian 3–4 meter
- Permukaan lantai: rumput sintetis, akrilik, atau beton berlapis resin dengan drainase baik
- Pencahayaan: LED floodlight dengan intensitas minimal 200 lux
- Sistem drainase & kemiringan lapangan yang baik agar tidak tergenang
4. Tantangan Legal & Praktis di Lapangan
- Perbedaan regulasi daerah: Tiap kota bisa punya kebijakan berbeda soal rekomendasi Dispora, SLF, dan izin lingkungan.
- Skala proyek dan kebutuhan AMDAL: Bila proyek besar, mungkin butuh AMDAL bukan hanya UKL-UPL.
- Keterlambatan izin bangunan: Banyak pengembang menunda legalitas hingga akhir, lalu kesulitan saat operasional.
- Miskalkulasi biaya legal: Estimasi biaya legalitas bisa 3–5% dari total nilai konstruksi.
- Kontrol administratif saat operasional: Audit atau inspeksi rutin bisa dilakukan pemerintah daerah bila izin tidak lengkap.
5. Tahapan Pengurusan Izin: Langkah Praktis
Berikut tahapan minimal yang bisa kamu ikuti supaya legalitas lapangan padel lancar:
- Survei lokasi & cek zonasi lahan
- Rancang desain & gambar teknis
- Ajukan IMB / PBG ke dinas terkait
- Daftarkan usaha via OSS untuk dapat NIB
- Siapkan dokumen izin usaha operasional
- Urusi izin lingkungan (UKL-UPL atau AMDAL bila perlu)
- Ajukan rekomendasi Dispora bila diwajibkan
- Setelah konstruksi selesai, ajukan SLF
- Setelah semua izin turun, operasikan lapangan sesuai aturan
6. Biaya Legal & Estimasi Anggaran
Dalam banyak proyek, biaya legalitas sering dianggap tambahan. Padahal, wajib dianggarkan. Estimasi yang umum mencakup:
- Izin bangunan & operasional: Rp 10.000.000 – Rp 30.000.000
- Legalitas & pajak tambahan: Rp 5.000.000 – Rp 15.000.000
- Total bisa 3–5% dari biaya konstruksi
Contoh: proyek lapangan outdoor sederhana bisa menghabiskan biaya legalitas puluhan juta rupiah. Jika diabaikan, risiko pembekuan operasional bisa lebih mahal.
7. Tips Mempercepat & Meminimalkan Risiko Izin
- Gunakan konsultan perizinan yang paham regulasi lokal
- Rancang desain compliant sejak awal
- Masukkan buffer waktu legalitas di timeline proyek (3–6 bulan)
- Pastikan semua dokumen administrasi rapi
- Ikuti rapat monitoring bila diminta instansi
- Update regulasi daerah secara berkala
8. Contoh di Jakarta
Di DKI Jakarta, untuk izin fasilitas olahraga, syarat umumnya meliputi IMB/PBG, surat izin tempat usaha, pengantar RT/RW, desain fasilitas, struktur organisasi pengelola, serta rekomendasi dari dinas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa detail administratif sangat penting untuk diperhatikan sejak awal.
9. Kesimpulan
Legalitas lapangan padel bukan sekadar formalitas. Dari IMB/PBG, NIB, izin operasional, rekomendasi Dispora, hingga SLF, semua elemen itu adalah fondasi agar bisnis bisa berjalan lancar dan tahan inspeksi. Mengabaikannya hanya akan menambah risiko di masa depan.
Kalau kamu butuh bantuan untuk urus izin, desain sesuai regulasi, atau pendampingan perizinan lokal, tim Hive Five siap mendukung dari tahap perencanaan hingga operasional. Dengan kami, lapangan padel-mu bukan hanya modern dan menarik, tapi juga sepenuhnya legal.
