Peraturan legalitas dalam sektor perbankan dan non-perbankan di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan dan keamanan dalam menjalankan kegiatan usaha. Salah satu dasar hukum yang mengatur perizinan dalam sektor ini adalah Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 4 Tahun 2021. Dalam Pasal 5 ayat 3, perizinan berusaha untuk sektor perbankan dan non-perbankan dijelaskan sebagai berikut:
“Perizinan Berusaha sebagai legalitas pelaksanaan kegiatan usaha perbankan dan non-perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Legalitas melalui OSS
Online Single Submission (OSS) merupakan sistem yang diciptakan untuk mempermudah proses perizinan berusaha di Indonesia. OSS mengintegrasikan seluruh perizinan yang diperlukan oleh pelaku usaha, baik perbankan maupun non-perbankan, dalam satu sistem yang terpusat. Namun, meskipun OSS menyediakan platform yang memudahkan proses perizinan, terdapat sektor-sektor tertentu yang perizinannya tetap harus melalui lembaga pengawas khusus seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki wewenang khusus dalam memberikan izin usaha di sektor perbankan dan non-perbankan. Keduanya berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha di sektor ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan yang meliputi perbankan, pasar modal, dan sektor non-bank lainnya seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.
- Bank Indonesia (BI): Fokus pada pengaturan dan pengawasan bank sentral, yang meliputi kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.
Proses Perizinan Usaha
Untuk mendapatkan legalitas usaha di sektor perbankan dan non-perbankan, pelaku usaha harus melalui proses perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK atau BI. Proses ini meliputi pengajuan permohonan izin, verifikasi dokumen, evaluasi oleh lembaga pengawas, dan akhirnya penerbitan izin usaha.
Pentingnya Jasa Pembuatan PT
Mendirikan badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan prosedur yang berlaku. Inilah mengapa jasa pembuatan PT menjadi sangat penting bagi calon pengusaha. Hive Five hadir sebagai solusi yang menawarkan layanan lengkap untuk membantu kebutuhan perizinan usaha Anda.
Layanan Hive Five
Hive Five menyediakan berbagai layanan yang dirancang untuk mempermudah proses pendirian dan pengurusan izin usaha. Layanan kami mencakup:
- Konsultasi: Memberikan panduan dan saran yang diperlukan untuk memulai usaha.
- Proses Pengurusan Izin: Mengurus semua dokumen dan perizinan yang diperlukan melalui OSS dan lembaga terkait.
- Jasa Pembuatan PT: Menyediakan layanan pembuatan PT yang mencakup penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Dengan layanan yang komprehensif, Hive Five memastikan bahwa proses pendirian usaha Anda berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hubungi tim kami sekarang untuk mendapatkan konsultasi dan bantuan lebih lanjut.
Kesimpulan
Legalitas dalam sektor perbankan dan non-perbankan di Indonesia diatur dengan ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, meskipun proses perizinan awal dapat dilakukan melalui sistem OSS. Dalam menghadapi kompleksitas ini, menggunakan jasa pembuatan PT seperti yang ditawarkan oleh Hive Five bisa menjadi pilihan bijak untuk memastikan kepatuhan dan keberhasilan usaha Anda. Dengan layanan lengkap mulai dari konsultasi hingga pengurusan izin, Hive Five siap membantu mewujudkan impian bisnis Anda.
