Bisnis dan Hukum

Perkumpulan vs Yayasan: Memahami Perbedaan, Keunggulan & Prosedur Hukum di Indonesia

1. Pengantar

Organisasi non-profit, lembaga sosial, atau kelompok komunitas seringkali dihadapkan pada pilihan bentuk hukum yang tepat: perkumpulan atau yayasan. Pilihan ini bukan sekadar nama — bentuk hukum menentukan aspek tanggung jawab, pengelolaan kekayaan, kewajiban administratif, dan legitimasi di mata hukum.

Melalui artikel ini, HiveFive ingin membantu Anda memahami perbedaan mendasar antara perkumpulan dan yayasan, sehingga Anda bisa menentukan bentuk yang paling sesuai ketika akan mendirikan organisasi sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.

2. Definisi & Dasar Hukum

Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan, ditujukan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.
Yayasan tidak memiliki anggota; pengelolaan dilakukan oleh struktur seperti Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
Dasar hukum: UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diubah oleh UU No. 28 Tahun 2004.

Perkumpulan

Perkumpulan adalah organisasi yang dibentuk oleh orang-orang atau badan hukum dengan maksud bersama, biasanya berbasis keanggotaan.
Perkumpulan dapat berbadan hukum atau tidak — artinya status hukumnya fleksibel, tergantung pengesahan formal.
Regulasi terkait pengesahan badan hukum perkumpulan diatur dalam peraturan Kementerian Hukum dan HAM (Permenkumham).

3. Perbedaan Pokok antara Perkumpulan dan Yayasan

3.1 Keanggotaan

Yayasan: Tidak memiliki anggota. Tidak ada konsep “anggota aktif” dalam yayasan.
Perkumpulan: Berbasis anggota. Para anggota ikut berpartisipasi dan memiliki hak/kewajiban tertentu sesuai AD/ART organisasi.

3.2 Struktur Organ

Yayasan biasanya memiliki tiga lini:
• Pembina — pihak yang menetapkan kebijakan dasar, memiliki kewenangan tertinggi dalam yayasan.
• Pengurus — yang menjalankan operasional sehari-hari.
• Pengawas — bertugas mengawasi agar pengurus bertindak sesuai visi dan aturan.
Perkumpulan memiliki struktur lebih fleksibel, sering berupa pengurus yang mewakili anggota, dan rapat anggota sebagai forum pengambilan keputusan.

3.3 Tujuan & Fokus Operasional

Yayasan dibentuk untuk memberikan manfaat publik (sosial, keagamaan, kemanusiaan).
Perkumpulan dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan atau minat sama, bisa dalam banyak bidang: olahraga, seni, hobi, sosial, dan lain-lain.

3.4 Kekayaan & Pengelolaan

Yayasan: kekayaan dipisahkan dari pendiri. Semua aset yayasan dikelola untuk mewujudkan tujuan organisasi, tidak dibagikan ke pihak perorangan.
Perkumpulan: walaupun bisa memiliki aset dan kekayaan, pengelolaan lebih terkait dengan kebutuhan organisasi anggota; pembagian keuntungan tidak diperbolehkan.

4. Keuntungan Memiliki Badan Hukum

Menjadi badan hukum membawa sejumlah kelebihan penting:

Kredibilitas & legitimasi formal — organisasi bisa lebih dipercaya oleh publik, donor, atau institusi pemerintahan.
Akunbank dengan nama organisasi — memudahkan transaksi keuangan formal tanpa harus menggunakan nama pribadi pengurus.
Kepastian hukum dalam kontrak & aset — organisasi dapat memiliki aset dan melakukan perjanjian atas namanya sendiri.
Perlindungan hukum terhadap pengurus dari tanggung jawab pribadi (dalam batas undang-undang).
Kemudahan dalam rangka izin, hibah, atau kerjasama — banyak lembaga donor atau pemerintah mengharuskan organisasi mitra berbadan hukum.

Meskipun perkumpulan tidak harus berbadan hukum, pengesahan badan hukum biasanya memberikan keuntungan-keuntungan seperti di atas.

5. Prosedur Pendirian

5.1 Langkah untuk Yayasan

Menentukan nama yayasan yang unik, tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
Menyusun akta pendirian yayasan (notaris), memuat pendiri, pengurus, pembina, tujuan, dan kekayaan awal.
Mengajukan pengesahan akta ke Kementerian Hukum dan HAM agar menjadi badan hukum.
Setelah disahkan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Mengurus administrasi lanjutan seperti NPWP, NIB, izin operasional jika diperlukan.

5.2 Langkah untuk Perkumpulan

Merumuskan maksud, tujuan, nama, AD/ART, dan struktur organisasi.
Jika hendak berbadan hukum: membuat akta pendirian di notaris.
Mengajukan nama perkumpulan melalui sistem AHU Online ke Kemenkumham untuk memperoleh persetujuan nama.
Mengajukan pengesahan badan hukum perkumpulan dengan dokumen pendukung (akta pendirian, AD/ART, alamat, program kerja, pernyataan tidak dalam sengketa).
Setelah pengesahan, perkumpulan bisa melakukan aktivitas resmi sebagai badan hukum.

Catatan: Prosedur dan persyaratan dapat berubah tergantung peraturan baru dari Kemenkumham, jadi pastikan selalu merujuk regulasi terbaru.

6. Tantangan & Catatan Penting

Biaya dan waktu: Proses notaris, pengesahan, dan administrasi memerlukan waktu dan biaya — penting bagi pendiri memperkirakan ini.
Pemilihan struktur sesuai kebutuhan: Jika aktivitas organisasi berbasis anggota dan partisipatif, perkumpulan mungkin lebih cocok; jika Anda ingin fokus program sosial tanpa keanggotaan, yayasan bisa lebih tepat.
Kepatuhan regulasi: Organisasi berbadan hukum wajib melaporkan kegiatan ke pihak berwenang dan tunduk pada audit atau pengawasan.
Perubahan aturan: Pemerintah dapat memperbarui regulasi terkait badan hukum dan syarat administratif — perlu update secara periodik.

7. Kesimpulan

Perkumpulan dan yayasan adalah dua bentuk organisasi non-profit di Indonesia, masing-masing memiliki karakteristik hukum, struktur, dan keuntungan tertentu.

Jika organisasi Anda berbasis keanggotaan dan ingin partisipasi aktif anggota → perkumpulan bisa jadi pilihan.
Jika tujuan Anda lebih ke arah pelayanan sosial, amal, atau program kemanusiaan tanpa keanggotaan → yayasan lebih relevan.
Agar memperoleh hak formal dan kelebihan administratif, disarankan agar kedua bentuk tersebut mendapat pengesahan badan hukum.

8. Konsultasi HiveFive

Jika Anda sedang mempertimbangkan untuk mendirikan organisasi (perkumpulan atau yayasan) dan butuh panduan hukum, perizinan, atau pendampingan legal — tim kami siap membantu Anda dari tahap perencanaan hingga pengesahan.

Dengan layanan legal & konsultasi kami, Anda bisa: